Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

 

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi:

  • Undang-Undang Dasar 1945

 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis hukum dalam penyelenggaraan Negara.

 

  • Ketetapan MPR

 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat merupakan putusan MPR sebagai pengembangan kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR.

 

  • Undang-Undang

 

Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR RI.

 

  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

 

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh presiden dalam keadaan genting atau memaksa.

 

  • Peraturan Pemerintah

 

Peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Seperti peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, badan, lembaga atau yang setingkat.

 

  • Keputusan Presiden

 

Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

 

  • Peraturan Daerah

 

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Materi Terkait


Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.